JAKARTA – Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi di Jakarta, 13-14 Desember 2022. Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkokoh soliditas Gakkumdu.
“Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar Benny selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Benny mengatakan persoalan politisasi SARA, politik uang, ujaran kebencian serta hoaks masih menjadi tantangan berat bagi tegaknya keadilan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, ujarnya, Gakkumdu harus melakukan upaya mitigasi supaya pemilu 2024 dapat berjalan secara luber dan jurdil.
“Bawaslu DKI Jakarta juga menggandeng para ahli hukum pidana terkemuka, antara lain Profesor Topo Santoso dan Dr Wirdyaningsih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Dr Chairul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta,” ujarnya.
Menurut Benny, rapat koordinasi ini juga melibatkan personel Gakkumdu di seluruh kabupaten dan kota wilayah hukum DKI Jakarta. Rapat koordinasi dibagi dua gelombang, pertama dihadiri personel Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, Jakarta, Timur dan Jakarta Pusat.
“Sedangkan gelombang kedua kali ini dihadiri Gakkumdu Bawaslu Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Barat dan Bawaslu Kepulauan Seribu,” ujar Benny Sabdo.
Dikatakan, Bawaslu DKI Jakarta juga telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rea Manthovani dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo. Kejati DKI dan Polda Metro siap bersinergi dengan Bawaslu untuk menyongsong sekaligus menyukseskan Pemilu 2024.
Benny juga menerangkan, DKI Jakarta adalah barometer politik nasional. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem demokrasi yang deliberatif sekaligus bermartabat.
Menurutnya, ke depan Gakkumdu juga akan melakukan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana pemilu. “Bawaslu kini memiliki SigapLapor dan klinik hukum. Kami akan optimalkan untuk mendukung fungsi pencegahan, khususnya terhadap peserta pemilu,” kata alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.
(Red)
