ICW: Apakah Luhut Tak Senang Jika KPK Memberantas Korupsi?

Rabu, 21 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ari Saputra

Foto: Ari Saputra

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak bagus untuk negara. Indonesia Coruption Watch (ICW) gagal paham dengan pernyataan Luhut.

“OTT merupakan salah satu cara KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi, di luar mekanisme case building. Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

ICW menilai OTT KPK berhasil menangkap banyak koruptor. Baik itu dari kalangan pejabat sampai dengan pihak swasta.

“Selain itu, pengungkapan melalui mekanisme OTT pun telah berhasil menyeret ratusan orang, baik pejabat, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta ke proses persidangan,” kata Kurnia.

Menurut Kurnia dari manfaat dan keberhasilan OTT tersebut, OTT berdampak besar dalam membantu negara menangkap pejabat korup.

“Pertanyaan lebih lanjut, apakah saudara Luhut Binsar tidak senang jika KPK, yang mana representasi negara, melakukan pemberantasan korupsi?” katanya.

Kurnia pun heran jika OTT dianggap memperburuk citra Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia bisa menegakkan hukum dan melakukan OTT, maka citra Indonesia pun baik.

Baca Juga :  Terindikasi Main Curang, Inspektorat Kabupaten Tangerang Diminta Audit Pemdes Cibadak

“Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi maksimal dilakukan, maka dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia,” ujarnya.

ICW mengungkit kejadian tahun 2013. Saat itu disebut Indonesia mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award.

“ICW meminta agar saudara Luhut membaca pemberitaan tahun 2013 lalu. Sebab, pada periode tersebut KPK sempat membanggakan Indonesia karena mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award karena terbukti berhasil memberantas korupsi secara masif,” katanya.

“Jadi, kami menduga dua hal. Pertama, saudara Luhut kurang referensi bacaan terkait dengan pemberantasan korupsi. Dua, saudara Luhut tidak paham apa yang Ia utarakan,” katanya.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).

Luhut kemudian bercerita dirinya diundang untuk diwawancarai salah satu media di London. Dia mengatakan Indonesia dipuji usai berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada November lalu.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Pilih Lokasi Rumah Pensiun di Karanganyar, Jawa Tengah

Di sana, dia menjelaskan Indonesia memiliki empat pilar dalam pembangunan. Dari keempat yang disampaikan itu, dia menyebut digitalisasi merupakan kunci kemajuan bangsa.

“Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian,” ucapnya.

Setelah itu, Luhut mengingatkan KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik, tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem.

“Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” kata Luhut

“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” imbuhnya.

Berita Terkait

Di Acara Town Hall Danantara Indonesia Presiden Prabowo Berikan Arahan kepada 1.500 Pimpinan BUMN
Dipertemuan Bilateral Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama Indonesia-Fiji
Kunjungan Resmi PM Rabuka di Istana Merdeka Disambut Presiden Prabowo
Menyibak Tabir di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati
Presiden Prabowo: Sebuah Prestasi Arus Mudik Meningkat Namun Tetap Kondusif
Presiden Prabowo Bersama Jajaran Kabinet Bahas Respons Ekonomi Global dan Kebijakan Tarif
Presiden Prabowo Tegas Akan Pangkas Izin Sektor Pertanian dan Tutup Celah Korupsi
Dewan Pers Nyatakan HCB Tidak Punya Legal Standing, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Berterima Kasih
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 21:01 WIB

Di Acara Town Hall Danantara Indonesia Presiden Prabowo Berikan Arahan kepada 1.500 Pimpinan BUMN

Senin, 28 April 2025 - 13:41 WIB

Dipertemuan Bilateral Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama Indonesia-Fiji

Senin, 28 April 2025 - 13:09 WIB

Kunjungan Resmi PM Rabuka di Istana Merdeka Disambut Presiden Prabowo

Kamis, 10 April 2025 - 14:03 WIB

Menyibak Tabir di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

Selasa, 8 April 2025 - 16:47 WIB

Presiden Prabowo: Sebuah Prestasi Arus Mudik Meningkat Namun Tetap Kondusif

Selasa, 8 April 2025 - 15:32 WIB

Presiden Prabowo Bersama Jajaran Kabinet Bahas Respons Ekonomi Global dan Kebijakan Tarif

Selasa, 8 April 2025 - 15:13 WIB

Presiden Prabowo Tegas Akan Pangkas Izin Sektor Pertanian dan Tutup Celah Korupsi

Senin, 24 Maret 2025 - 21:08 WIB

Dewan Pers Nyatakan HCB Tidak Punya Legal Standing, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Berterima Kasih

Berita Terbaru