TANGERANG – Pemkot Tangerang mengklaim telah menurunkan angka penderita stunting di wilayahnya. Bila sebelumnya sebanyak 15,3 persen, ditahun 2022 menurun 3,5 persen sehingga menjadi 11,8 persen.
Ternyata, angka tersebut berbarengan dengan penurunan angka stunting di Provinsi Banten. Sebelumnya 24,5 persen menjadi 20 persen.
“Catatan itu berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kasus stunting memang menjadi salah satu fokus utama Pemkot Tangerang di 2022,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kota Tangerang, Jatmiko, Jumat, 27 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tahun 2022, DP3AP2KB Kota Tangerang membentuk 754 tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di 13 kecamatan. Terdiri dari Kader PKK, Tenaga Kesehatan dan Kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting, dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi dua tahun (baduta) dan bayi lima tahun (balita).
“Ini bisa dibilang menjadi salah satu program yang paling terasa dalam penurunan kasus stunting di Kota Tangerang. Namun, pihaknya juga memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL),” jelasnya.
Sementara, Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga tengah menyiapkan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh penanganan stunting. Hal ini dilakukan agar dapat terselesaikan secara utuh yang berisi data target sasaran, penanganan secara medis atau kesembuhan, hingga peningkatan kualitas kesejahteraan.
“Perkembangannya bisa terpantau dalam satu aplikasi. Sehingga, semua bisa dilakukan secara lebih terperinci sesuai kondisi target yang ditangani,” tutur Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Kota Tangerang Darto.
Menyambut Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2023, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berbagai poin penting mengenai pencegahan stunting di Indonesia.
Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (26/1/2023) Jokowi mendorong semua pihak untuk kerja bersama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Rabu (25/01/2023), di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur.
“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 ini harus kita bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” jelas Jokowi.
Stunting dapat berpengaruh buruk bagi SDM
Presiden menyampaikan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan.
Hal itu dikarenakan stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.
“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” papar Jokowi.
Minta setiap daerah awasi dan beri perawatan pada anak yang mengalami stunting
Selain itu, Jokowi juga meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting.
Salah satu contoh, adalah Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.
“Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” ucapnya.
