Mengenal Pondasi Perusahaan Pers Sebagai Dunia Jurnalistik

Mengenal Pondasi Perusahaan Pers Sebagai Dunia Jurnalistik

Artikel by Agus Lasmita Karya

Senior Jurnalis
Mantan Ketua PWI Kota Tangerang periode 2013 – 2015

Dalam mendirikan suatu perusahaan pers, terutama media online yang marak di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Tangerang, harus memiliki pondasi yang kokoh. Dan itu, harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

Seperti halnya, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, pasal 9 ayat 2, yqng berbunyi ” Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”. Sedangkan, “sesuai standar perusahaan pers, badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT)”, yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Jadi, kenapa di sebut bahwa PT berbadan hukum. Dan Commanditaire Vennotschaap (CV) atau Persekutuan Komanditer tidak berbadan hukum. Dikarenakan, bahwa “PT pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang- Undang. Sedangkan CV, tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya”.

Dan, kalau mengacu dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang saat itu lahir di era reformasi tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik”

Di dalam dunia kewartawanan, Dewan Pers juga mengeluarkan imbauan, “terkait wartawan yang merangkap LSM atau Ormas, diminta mengundurkan diri”, dengan nomor: 02/S-DP/XI/2023, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menegaskan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pasal-pasal tersebut mencakup prinsip-prinsip independensi, akurasi, keseimbangan, dan ketepatan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Dan, Langkah ini diambil karena aktivitas semacam itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, membuat mereka merasa tidak nyaman dan terganggu oleh campur aduk antara kegiatan jurnalistik dan agenda LSM atau Ormas.

Jadi, dalam mendirikan perusahaan pers, memiliki dua Undang-Undang. Dimana, perusahaan pers juga menjadi pusat edukasi dalam membina jiwa profesionalisme profesi. Karena, Perusahaan Pers identik dengan dunia jurnalistik.

Maka dari itu, berharap dengan masa transisi, profesi wartawan menjadi pemilik perusahaan pers, harus dibina melalui wadah dan ruang diskusi. Disamping itu juga, wadah pengontrol dan pengawas profesi kewartawanan, agar bisa menjaga marwah. Sehingga, menjadi wartawan yang profesional dan tidak terlibat dengan LSM atau Ormas.(*)

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares