Pembangunan Sapras Olahraga, Ketua KONI : Kalau Belum Ada Ijin di Segel Aja

Pembangunan Sapras Olahraga, Ketua KONI : Kalau Belum Ada Ijin di Segel Aja

TANGERANG, Poskotanews.co.id – Pembangunan sarana dan prasana olahraga Kota Tangerang, yang di duga tak berijin, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kota Tangerang, menanggapi.

Menurutnya, terkait pembangunan Sapras olahraga Kota Tangerang, yang di bangun melalui anggaran Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan), diduga belum mengantongi ijin, lebih baik di segel.

“Urusan pemerintah, kalau memang belum ada ijin, di segel aja,” ujar H. Dirman, Ketua KONI Kota Tangerang, dengan pesan singkatnya melalui WhatsApp, Rabu (08/11/2023).

Berdasarkan pemberitaan beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang, Sugianto Achmad Bagdja mengatakan ijin pembangunan Sapras, terkait masalah AMDAL, di proses tahun ini.

“Proses AMDAL sedang di ajukan tahun ini. Sambil berjalan, ” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya.

Bahkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tihar Sopian menegaskan bahwa bidang gakkum akan ke lokasi. Namun, ia juga mempertanyakan balik, “Sudah ke Dispora belum kang.?,” pesannya.

Sementara, ketika di konfirmasi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, Tatang Sutisna menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal tanah AYDA, yakni tanah yang di agunkan oleh pemilik tanah, namun terjadi kredit macet. Sehingga, tanah tersebut di sita oleh Bank.

“Status tanah itu, tanah AYDA yang di bayarkan dan sudah Clear and Clean,” ucap Tatang, melalui telpon genggamnya.

Soal tanah itu, ia menambahkan untuk di gunakan oleh dua Dinas buat kepentingan umum. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

“Untuk PU akan dibuatkan Tandon- tandon serta bumi perkemahan dan Perkimtan, akan dibangun prasarana Olahraga Kota Tangerang,” jelasnya.

Terkait hal itu, salah satu sumber, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan waktu kepemimpinan Walikota, H Wahidin Halim, katanya, tanah tersebut akan dibangun perumahan. Namun, Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan ijin, karena tanah tersebut adalah tanah resapan. Sehingga, akan berdampak banjir.

“Aneh, giliran Pemerintah Kota Tangerang yang membangun bisa yah. Waktu WH memimpin bagus mementingkan dampak pembangunan.Tetapi, saat ini justru AMDAL seolah olah tidak berfungsi lagi,” ujarnya, dengan nada kesal.

ALK

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares