Surat Kajian Bawaslu, Komarrulloh : Tidak Ada Sanksi

Surat Kajian Bawaslu, Komarrulloh : Tidak Ada Sanksi

TANGERANG, Poskotanews.co.id – Surat kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang yang beredar, bernomor 291/HK.04.01/K.BT.07/11/2023, tertanggal 16 November 2023, menuai kritik. Pasalnya, didalam surat tersebut, menyimpulkan bahwa pihak RT dan RW, tidak di perbolehkan berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut praktisi hukum, yang juga anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Tangerang, Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, SH, bahwa surat kajian Bawaslu nomor 291/HK.04.01/K.BT.07/11/2023 Kota Tangerang, tertanggal 16 November 2023, terkait keikutsertaan ketua RT dan RW dalam kampanye pemilu 2024, yang mana pihak Bawaslu Kota Tangerang telah membuat suatu kajian, yang isinya menghimbau kepada seluruh Lurah, Perangkat Desa, khususnya Ketua RT dan RW agar tidak ikut serta dalam kampanye pemilu 2024.

“Terkait pelarangan pihak-pihak yang tidak boleh ikut serta dalam kampanye pemilu sudah di atur didalam Undang-undang no.7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2, tentang Pemilihan Umum, yang isinya tidak ada menyebutkan ketua RT dan RW dilarang untuk ikut serta dalam kampanye pemilu,” tegasnya, kepada awak media, Selasa (05/12/2023).

Masih dikatakannya, menyikapi permasalahan diatas, ia menyarankan kepada pihak Bawaslu Kota Tangerang untuk mengkaji kembali, terkait surat himbauan tersebut dimaksud, karena tidak sesuai dengan Undang-undang no.7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2.

“Saya berharap, pihak Bawaslu Kota Tangerang, agar mengkaji kembali surat kajian yang telah beredar,” ucapnya.

Sementara, ketika di konfirmasi, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, menanggapi surat kajian tersebut, menjelaskan bahwa dasar pengkajian itu adanya laporan dari masyarakat, terkait RT dan RW yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg) di Kota Tangerang.

“Karena Bawaslu jadi wasit di pemilu ini, maka kita buatkan fatwa, agar pihak Lurah yang meng SK kan RT dan RW, memiliki acuan dalam pembinaan perangkatnya,” katanya, saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Selasa(05/12/2023).

Terkait Sanksi, ia mengatakan bahwa pihak Bawaslu tidak bisa menginterverensi atau mengeluarkan sanksi kepada RT dan RW, karena bukan kewenangan.

“Bawaslu tidak mengeluarkan sanksi, terkait surat kajian tersebut. Dan, pihak RT dan RW adalah tugas Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan pembinaannya,” tegasnya.

Komar menambahkan, terkait selebaran masalah RT dan RW yang terlibat kampanye, tersandung hukum dan denda adalah hoax.

“Bawaslu RI tidak pernah mengeluarkan selebaran di maksud. Saya tegaskan itu Hoax,” tutupnya.

ALK

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares