Terkait Pembangunan Sapras Olahraga, Diduga Tak Mengantongi ijin

Terkait Pembangunan Sapras Olahraga, Diduga Tak Mengantongi ijin

TANGERANG, Poskotanews.co.id – Terkait Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Tangerang, yang sedang berjalan, senilai pagu anggaran Rp44.999.966.700 di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Diduga tak mengantongi ijin.

Pasalnya, ketika poskotanews.co.id mengkonfirmasi kepada pihak wewenang melalui pesan Whatsappnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang, Tihar Sopian mengatakan bahwa ia baru akan menurunkan gakkum ke lokasi.

“Nanti bidang gakkum akan ke lokasi,” tegasnya, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan konfirmasi, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang, Sugianto Achmad Bagdja, bahwa ijin AMDAL di urus tahun ini.

” Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sedang di ajukan tahun ini. Sambil berjalan, ” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/10/2023) lalu.

Sementara, masalah lahan, yang belum di jadikan aset daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, Tatang Sutisna menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal tanah AYDA, yakni tanah yang di agunkan oleh pemilik tanah, namun terjadi kredit macet. Sehingga, tanah tersebut di sita oleh Bank.

” Status tanah itu, tanah AYDA yang di bayarkan dan sudah Clear and Clean,” ucap Tatang, melalui telepon genggamnya, karena sibuk dengan rapat.

Soal tanah itu, ia menambahkan untuk di gunakan oleh dua Dinas buat kepentingan umum. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

” Untuk PU akan dibuatkan Tandon- tandon serta bumi perkemahan dan Perkimtan, akan dibangun prasarana Olahraga Kota Tangerang,” jelasnya.

Karena, masih dikatakannya, Pemerintah Kota Tangerang membutuhkan lahan untuk kepentingan umum, maka beberapa aset Bank Banten di beli.

” Di Kota Tangerang masih membutuhkan lahan tanah untuk kepentingan umum.Jadi, Pemerintah Kota Tangerang membeli aset Bank Banten,” tegasnya.

Prosesi pembebasan lahan, di bantu tim penaksir harga tanah (appraisal) dan pendampingan Kejaksaan Tinggi Banten serta Kejaksaan Negeri Tangerang.

” Kami sudah proses melalui tim appraisal. Dan juga pendampingan dari Kajati Banten serta Kajari Tangerang,” ucapnya.

Ia melanjutkan, bila ingin mengetahui prosesi pembebasan lahan tersebut, silahkan tanya dengan pendampingan, yakni Kejaksaan Tinggi Banten.

” Silahkan kalau mau tanya prosesi pembebasan lahan, ke Kejaksaan Tinggi Banten, Kasi Datun,” jelasnya.

Dan, ketika ditanya nilai pembebasan lahan itu, melalui pesan Whatsapp, Kepala DPKD tidak merespon.

ALK

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares