Warga Tapanuli  Utara Sesalkan Rapidin Simbolon Diduga Menghambat Langkah Nikson Nababan Menuju DPR RI

Warga Tapanuli  Utara Sesalkan Rapidin Simbolon Diduga Menghambat Langkah Nikson Nababan Menuju DPR RI

TAPUT SUMUT, Poskotanews.co.id– Salah satu kader terbaik PDIP Dr.Drs.Nikson Nababan, Msi, yang juga selaku Ketua DPC PDIP Taput dan Bupati Taput dua periode itu mempunyai gagasan brilian membangun tetap berkarya dan berkelanjutan.

Terbukti tidak ada daftar Nikson di Daftar Calon Sementara (DCS). Ada dugaan penghambatan Dr.Drs.Nikson Nababan,M.Si Bacaleg DPR RI Dapil Sumut II untuk merebut kursi di parlemen yang ingin memperjuangkan inspirasi dan hak masyarakat nantinya, ada faktor kedekatan saudara perempuan Rapidin Simbolon dengan pimpinan partai” papar warga yang tidak mau dipublish.

Ditempat yang sama, Fernando Huta Soit warga Siborongborong terangkan pada penulis Poskotanews.co.id, senin (11/09/2023). “Bahwa salah satu caleg terbaik dari Tapanuli Utara di jegal karena sangat berpengaruh keberhasilan Rapidin Simbolon dan Trymedia Panjaitan duduk di DPR RI  sehingga akan berpengaruh perhitungan suara nantinya dengan metode 135” ujarnya.

Dikutip dari salah satu media online, Bupati Samosir, justru jadi masalah pada masa waktu Covid-19 yang terungkap, bahkan diduga Pak Rapidin terlibat atas kasus bantuan Covid-19”.ujar Rahut N dalam perbincangan.

Kita berharap,agar Pimpinan Partai PDI-P Megawati Soekarnoputri melakukan evaluasi dengan baik, dimana dalam membesarkan partai tentu harus melihat figur kader. Contoh Dr.Drs.Nikson Nababan,M.Si sudah dua periode sebagai Bupati, sementara Pak Rapidin Simbolon hanya satu Periode, bahkan kalah pada Pilkada 2020 Samosir, dan ini sudah dapat dasar melakukan evalusi, jangan karena adanya faktor dugaan kedekatan keluarga” harap Rahut N.

Lain halnya disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Paulus Gulo,”Untuk itu kita sangat berharap kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar laporan kita Nomor: 05/ SKET/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Laporan pengaduan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan bencana Covid- 19 status siaga darurat tanggal 17 – 31 maret 2020” jelasnya.
 

Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) mengedepankan penyelamatan keuangan Negara terlebih dahulu, dimana telah diatur pada Inpres No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dimana pada Putusan Mahkamah Agung, bahwa ada peran Drs.Rapidin Simbolon,SE.MM atas pemindahan packing serta mengganti stiker bantuan menjadi foto Bupati dan Wakil Bupati, sementara situasi pada 2020 merupakan masa Pilkada Samosir.
 
Mari kita hargai  Instruksi Presiden untuk memerangi tindak pidana korupsi,jangan ada keberpihakan,ini uang rakyat,uang Negara dan jangan ada tebang pilih,serta jangan paksa kami masyarakat turun kejalan”.ajak Paulus Gulo.
 
Sementara Drs.Rapidin Simbolon, SE.MM, saat dikonfirmasi terkait dugaan Ketua DPD Provinsi mencegah Ketua DPC Taput, Dr. Drs Nikson Nababan MSi Bacaleg DPR RI menerangkan, “Memutuskan dan menetapkan caleg untuk DPR RI adalah  DPP Partai PDI Perjuangan dalam hal Ketua Umum” cetusnya, senin (11/09/2023).

Bagi saya lebih baik kita berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita untuk kehidupan lebih bahagia, sejahtera dan kehidupan lebih baik” tambahnya.

Lebih dalam lagi, Ketua DPD Provinsi menjelaskan melalui Whatsapp nya “kita jelas tahu, bahwa ibu Ketua Umum tidak bisa intervensi siapa pun. Beliau bersikap baik kepada seluruh partai, beliau tidak ada pilih buluh membangun partai penuh dengan disiplin amang ” tutupnya.

Golmen Lumbanraja

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares