Panwaslu Kecamatan Anyar Ingatkan Kades, Perangkat Desa Dan BPD Tak Terlibat Kampanye

Panwaslu Kecamatan Anyar Ingatkan Kades, Perangkat Desa Dan BPD Tak Terlibat Kampanye

Poskotanews.co.id- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Zaenal Mustofa menghimbau kepada partai politik dan calon legislatif untuk tidak melanggar larangan kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan datang .

Hal itu diungkapkan zaenal mustofa Anggota Panwaslu Kecamatan Anyar divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) saat usai Rapat Koordinasi bersama Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pada Jumat, 15/12/2023. di Kantor sekertariat panwaslu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang

Pria dengan panggilan akrabnya Zaenal mengatakan, kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024 sudah pasti memiliki larangan-larangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa bila ada peserta pemilu yang melanggar larangan kampanye maka sudah pasti akan ditindak.

Berdasarkan pasal 298 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pemasangan alat peraga kampanye APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari peserta pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, “kata zaenal

Zaenal juga menjelaskan, ia juga menjalankan apa yang diamanatkan melalui Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.

Isu pelanggaran yang trend saat ini adalah pemasangan APK ditempat-tempat terlarang seperti di Pohon,Tiang Listrik dan Tiang Telepon yang saya kira ini berhubungan dengan pasal 298 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat,” lanjut dia

Saat ini di wilayah Kecamatan Anyar sendiri sudah terdata sebanyak 511 buah APK yang diduga melanggar dan kami sudah memberikan himbauan kepada peserta pemilu baik itu caleg ataupun LO Partai terkait agar melakukan perbaikan pemasangan APK.

Aturan dan mekanisme pemasangan APK itu sudah jelas aturannya bahwa pemasangan APK di pohon itu dilarang, sehingga pengawas pemilu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, agar sama-sama mentaati semua aturan tentang pemilihan umum, ” Lanjut dia

Zaenal juga mengingatkan kepada para calon legislatif atau peserta pemilu agar tidak melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan-kegiatan kampanye termasuk menjadi tim pada saat Tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang sedang berlangsung seperti sekarang.

Perlu diketahui, Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa (BPD).

Ketentuan pidananya ada di pasal 493 yang menyebut setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah,” katanya menguraikan.

Selaku Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Zaenal dengan tegas menyatakan bahwa tahapan kampanye merupakan tahapan yang krusial sehingga PKD harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan yang kuat untuk mengawasi secara ketat ketika ada peserta pemilu yang berkampanye di setiap desa di wilayah kecamatan Anyar.

Saya berharap Semua Petugas PKD bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam pengawasan Kampanye pemilu, agar pemilu 2024 ini berjalan sukses, aman, damai, berkualitas dan berintegritas” pungkasnya

Ali Hermawan

Share artikel ini

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares