TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengungkapkan hilangnya 708 unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai aset mencapai Rp44 miliar. Temuan ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Tangerang.
Dari jumlah yang hilang, 8 unit telah dinyatakan benar-benar hilang, sementara 4 di antaranya sedang dalam proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Sementara itu, 696 unit lainnya masih dalam pencarian oleh pengurus barang.
Abdullah Rijal, Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 2.600 unit kendaraan yang tercatat sebagai aset dan tersebar di 108 organisasi perangkat daerah (OPD) dari kantor dinas hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi situasi ini, BPK telah menginstruksikan pelaksanaan inventarisasi Randis di semua OPD terkait, dengan waktu yang ditentukan selama 5 hari. “Pada 26-27 Februari 2024 kami telah mengadakan apel kendaraan, dan kami bersyukur sebanyak 1.900 unit telah berhasil dikembalikan,” kata Rijal, seperti dilansir Kabar6.com.
Sebagai langkah lanjutan, BPKAD berencana membentuk tim verifikasi untuk menelusuri Randis yang belum ditemukan dengan target penyelesaian pencarian hingga Juli 2024. Rijal menegaskan, apabila kendaraan tersebut tidak ditemukan, maka proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akan dilakukan.
“Kami berharap semua pihak pengguna Randis segera mengembalikan kendaraan ke BPKAD, meskipun kendaraan tersebut dalam kondisi rusak,” tegas Rijal.
Diketahui, kendaraan yang hilang mayoritas digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk 322 unit kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sampah.
Kasus hilangnya aset pemerintah dalam jumlah besar ini menandakan pentingnya peningkatan pengawasan dan manajemen aset yang lebih efektif di semua tingkatan pemerintahan untuk menghindari kehilangan aset di masa depan.(red)
