TAPUT SUMUT, Poskotanews.co.id- Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menerima audiensi perwakilan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) diwakili Kepala Program YAPIKA Rokhmad Munawir, BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan) diwakili Kordinator Solidaritas BITRA Quadi Azam serta komunitas masyarakat dari sejumlah desa di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung. Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis untuk membahas terkait pelaksanaan proyek strategis nasional bidang pembangkit listrik, khususnya mengenai dampak, manfaat, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan proyek tersebut.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik ruang dialog yang dibangun bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait. Menurutnya, setiap proyek strategis harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penting adanya transparansi terkait informasi, mekanisme perhitungan keuntungan, biaya operasional, serta manfaat yang dapat diterima masyarakat dari proyek strategis ini. Pemerintah daerah juga perlu memastikan agar masyarakat memperoleh dampak positif secara berkelanjutan,” ujar Wakil Bupati.
Dalam diskusi tersebut turut dibahas mengenai mekanisme pembagian manfaat dari proyek pembangkit listrik, termasuk ketentuan bonus produksi yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Keuangan. Selain itu, masyarakat menyampaikan harapan agar terdapat skema manfaat yang lebih luas setelah proyek mencapai titik balik modal (break-even point), sebagaimana yang pernah menjadi bagian dari pembahasan awal.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya komunikasi mendukung sinergi dalam membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, pemanfaatan lahan baru, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah terdampak proyek.
“Investasi yang hadir di daerah harus mampu membuka peluang bagi masyarakat lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha, maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
