TANGERANG, Poskotanews.co.id – Pemerintah Kota Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap anjuran penerapan Work From Home (WFH) sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi anggaran dan energi, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa kebijakan WFH justru menjadi momentum untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi.
“Pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh anjuran penerapan WFH sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi anggaran dan energi. Namun demikian, kami pastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Sachrudin, Rabu (1/04/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut, disampaikan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Ia menjelaskan, Pemkot Tangerang saat ini telah memiliki ratusan aplikasi pendukung yang memungkinkan sistem kerja tetap berjalan optimal meski dilakukan secara jarak jauh.
“WFH justru menjadi momentum untuk memperkuat pola kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi, tanpa mengurangi profesionalitas dan produktivitas aparatur, terlebih Pemkot Tangerang sudah memiliki ratusan aplikasi yang bisa menunjang kebijakan WFH,” lanjutnya.
Untuk memastikan pelayanan tetap prima, Pemkot Tangerang terus mengoptimalkan penerapan sistem kerja hybrid serta memperkuat layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan publik.
“Untuk itu, kami juga terus mengoptimalkan sistem kerja hybrid serta layanan digital agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.
Sachrudin menambahkan, kebijakan WFH akan diterapkan secara terukur dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya.
“Kebijakan ini akan kami laksanakan secara terukur dan dievaluasi secara berkala, sehingga manfaat efisiensi dapat dirasakan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik,” tutupnya. (*)
