TAPUT SUMUT, Poskotanews.co.id- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara resmi menjalin kesepakatan bersama dengan Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (Tahukah) dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC). Agenda penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (08/06/2026).
Langkah strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si., M. Si, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng, Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M. Si, Direktur Eksekutif Yayasan Tahukah Erwin Alamsyah Siregar, serta Direktur Eksekutif YOSL-OIC Syafrizaldi. Turut hadir mendampingi jajaran pimpinan Perangkat Daerah teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Tapem, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bappedalitbang, serta Camat dari wilayah terkait.
Terdapat dua ruang lingkup kesepakatan bersama yang ditandatangani. Pertama, kesepakatan dengan Yayasan Tahukah mengenai Penguatan Daya Dukung Berbasis Kehutanan dan Lingkungan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) demi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Kedua, kesepakatan bersama YOSL-OIC mengenai Kerja Sama Perlindungan Orangutan Tapanuli dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan melalui dukungan program konservasi Orangutan Tapanuli dan habitatnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng, dalam bimbingan dan arahannya menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan bukti konkret dari komitmen Pemkab Taput dalam mengimplementasikan visi daerah yang berorientasi pada aspek keberlanjutan (sustainability).
”Tujuan utama (objective) kita semua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, konservasi dan kelestarian lingkungan bertindak sebagai batasan (constraint) yang harus dipatuhi. Lingkungan tidak boleh dijadikan penghalang total sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau pertanian rakyat terhenti, tetapi pemanfaatannya harus dibatasi agar ekosistem tidak rusak dan tidak memicu bencana kekeringan atau banjir,” papar Deni Lumbantoruan.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyambut baik kehadiran rekan-rekan NGO (Non-Governmental Organization) dan meminta agar paradigma lama yang memposisikan NGO berseberangan dengan pemerintah segera dihilangkan. Pemkab Taput mendorong agar jalinan kemitraan ini melahirkan inovasi baru, salah satunya dengan memanfaatkan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah dimiliki Taput untuk dikembangkan menjadi pusat penelitian dan daerah konservasi wisata yang ramah akses, mengingat jaraknya yang dekat dengan Bandara Internasional Silangit.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga meminta pihak yayasan untuk menggalakkan kampanye edukasi satwa endemik Orangutan Tapanuli sejak tingkat sekolah dasar melalui media interaktif, buku, maupun suvenir. Pemkab bahkan merencanakan pembangunan ikon atau patung replika besar Orangutan Tapanuli di area strategis sebagai simbol identitas kawasan ekosistem Harangan Tapanuli yang sedang dijaga.
Sebagai wujud implementasi nyata, kesepakatan ini mencakup wilayah kerja spesifik di beberapa kecamatan dan desa, antara lain Kecamatan Simangumban (Desa Lobu Sihim, Desa Dolok Saut, dan Desa Dolok Sanggul); Kecamatan Pahae Julu (Desa Pantis); Kecamatan Sipoholon (Desa Rura Julu Toruan dan Desa Rura Julu Dolok); serta Kecamatan Parmonangan (Desa Pertengahan dan Desa Hutajulu Parbalik).
