TANGERANGNEWS.CO.ID, Jakarta | Tim Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan peretasan yang menimpa situs Badan Intelijen Strategis (BAIS). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, mengungkapkan bahwa tim khusus telah dikerahkan untuk memverifikasi klaim yang beredar di media sosial.
Permasalahan ini mencuat setelah sebuah akun Twitter terverifikasi, @FalconFeedsio, mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan penjualan data dari BAIS TNI, Senin (24 Juni 2024). Akun tersebut mengklaim bahwa data tersebut berhasil diretas oleh seseorang dengan nama alias MoonzHaxor.
“Kami sedang melakukan pengecekan yang mendalam. Tim kami bekerja keras untuk memastikan integritas data kami,” ungkap Nugraha via pesan singkat kepada Tempo pada Selasa (25 Juni 2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nugraha juga menambahkan bahwa sebagai langkah pencegahan, semua server TNI akan dinonaktifkan sementara waktu. Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko lanjutan yang mungkin terjadi.
Insiden ini terjadi beberapa hari setelah Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan akibat serangan ransomware LockBit 3.0, yang juga mempengaruhi ratusan situs lembaga pemerintah, termasuk keimigrasian dan INAFIS Polri. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa upaya pemulihan telah dilakukan dan beberapa layanan sudah mulai pulih.
“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan sistem dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan data nasional,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta.
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, juga menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta beberapa entitas terkait lainnya untuk melakukan migrasi data yang aman.
“Kami sedang membuat skalanya, mana yang harus segera diperluaskan untuk melakukan migrasi data,” jelas Nezar di kantor Kemenkominfo, Jakarta.
Kasus ini menambah daftar panjang serangan siber yang telah mengganggu institusi di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data nasional dan integritas infrastruktur siber. Pemerintah dan lembaga terkait terus bekerja untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat sistem keamanan siber nasional.(wld)
