BEKASI, Poskotanews.co.id– Meski sistem sudah berbasis digital dan transparansi pelayanan terus ditingkatkan, praktik percaloan dan jasa kolektif Surat Izin Mengemudi (SIM) masih marak terjadi, membuat warga yang mengikuti prosedur resmi sering kali merasa dirugikan bahkan harus tetap melalui jasa orang dalam agar dapat menerima SIM C dan A khususnya permohonan baru.
Hal ini sudah menjadi berita diberbagai media online yang ada di Kota Bekasi .
Salah seorang warga pemohon membuat SIM Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metro Bekasi Kota menyatakan kepada wartawan Poskotanews.co.id pada senin, 02/06/2025 beberapa pemohon yang datang melalui jalur orang dalam infonya kolektif dari para jasa ( Calo ) setiap hari langsung dilayani tanpa hambatan berarti tapi jalur normal sangat sulit untuk lolos tegasnya .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, salah seorang pemohon melalui jasa berinisial KG terlihat telah memegang SIM A baru ketika dikonfirmasi kepada calo biaya ke dalam Rp.650.000 melalui salah seorang oknum dalam berarti pemohon bisa mencapai Rp.750.000 keatas.
Sementara itu terkait berita berita yang sudah beredar dan temuan Poskotanews.co.id ketika dikonfirmasi kepada Kasubag Humas bahkan Kasat Lantas AKBP Yugi Bayu Hendarto SIK melalui pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan padahal sangat perlu untuk mendapat keseimbangan berita dan abaikan slogan Polri Presisi.
Kolektif dan calo dengan sekitaran SIM C Rp600 ribu, dan SIM A Rp700 ribu kepada oknum dengan menggunakan kode-kode tertentu.
Sementara itu Ketua DPW Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik Johan S pada Senin, 02/06/2025. Ketika diminta tanggapannya terkait maraknnya percaloan di Polres Metro Bekasi Kota yang saat ini dipimpin KBP Kusumo Wahyu Bintoro SH SIK MH , menyatakan “Memang pelayanan SIM , Samsat sepertinya para jasa dan calo dipelihara untuk mengisi perbendaharaan para oknum polisi mulai dari tingkat bawah sampai atas walaupun sistem diperketat tetap saja marak” tegasnya.
Untuk itu, perlunya evaluasi sistem dan pengetatan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki legalitas jangan menjadi permainan para oknum polisi aktif yang berkolaborasi dengan para calo yang sudah teraviliasi .
Jika tidak ada langkah tegas dan nyata, masyarakat yang taat aturan akan terus dirugikan, dan kepercayaan publik terhadap institusi POLRI akan semakin luntur.
Selain itu Keterbukaan Informasi Publik dijaman sekarang ini harus tetap menjadi prioritas sehingga setiap permohonan informasi dan klarifikasi direspon apalagi dijaman informasi elektronik.
Patupa Pakpahan
