BEKASI, Poskotanews.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didampingi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan peletakan batu pertama renovasi Jembatan Kalimalang, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan simbolis tersebut, menandai dimulainya proyek infrastruktur strategis, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimalang, Kota Bekasi.
Dalam keterangannya Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan infrastruktur. Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan ragu untuk berkolaborasi mengucurkan pembiayaan, baik belanja langsung maupun belanja bantuan keuangan, untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi dan dapat berjalan lancar dan efektif.
Menurutnya, Kota Bekasi memiliki keunggulan peradaban air yang tinggi dibandingkan daerah lain, serta menyoroti keberhasilan penanganan banjir di wilayah tersebut.“Bisa dilihat bahwa ketika tempat lain banjirnya mulai besar, di sini sudah mulai mengecil. Itu tanda apa yang dikerjakan sudah mulai berhasil,” kata KDM.
KDM turut memaparkan fokus pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang mencakup empat aspek utama. Pertama, pembangunan jembatan layang untuk mengatasi kemacetan parah, dengan target penyelesaian pada 2026 dan 2028.“Kedua, pembangunan lapangan bola di setiap kecamatan yang tertata dengan baik. Ketiga, infrastruktur pengelolaan air bersih yang memadai termasuk pengerukan sungai dan pembangunan dan atau situ. Keempat, penataan taman-taman kota dengan baik,” sambungnya.
Di lokasi serupa, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa untuk proyek pembangunan wisata air kalimalang sudah memiliki pihak ketiga.“Hari ini adalah komitmen kita di 2026 dimulai dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh PT. Miju dalam rangka untuk membangun jembatan,” kata Tri Adhianto.“Masih ada PR yaitu membangun lima jembatan dan juga membongkar 13 jembatan yang ada. Itu sudah dihitung kurang lebih sekitar Rp 60 miliar, dan akan dialokasikan anggarannya oleh pemerintah provinsi,” ungkap Tri.
Patupa Pakpahan
