Anggaran Relokasi Gedung 1,7Juta, Dinas Pengawas dan Pemborong Lalai

Jumat, 22 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, Poskotanews.co.id – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang sedang melakukan relokasi bangunannya agar lebih dekat ke jalan yang selama ini berlokasi dibelakang bangunan kantor kecamatan. Akan tetapi papan informasi proyek malah jadi perbincangan publik. Bila salah cetak, mengapa dinas pemadam tidak memberitahu, kemudian pemborong tidak merevisinya, pengawas pekerjaan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan tidak menegur.

Dahlan Abdul Rajak, S. Pd selaku Ketua Umum Delegasi Sosial Bersama Rakyat (LSM DOBRAK) mengatakan, “Ini adalah bentuk kelalaian semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, baik itu pelaksana kerja, Dinas Tata Ruang, pengawas pembangunan, Inspektorat, sehingga hal ini patut dipertanyakan ke pihak-pihak terkait bahkan bila perlu kami akan melakukan laporan yang sistematis hingga ke pusat bila memang diperlukan,” kata Dahlan ketika diwawancara saat dikantor sekretariat Kantor DPP Perkumpulan DOBRAK.

Tampak papan informasi proyek Relokasi Gedung Damkar Kecamatan Cisoka yang menggunakan APBDP Kabupaten Tangerang, ,Pelaksana CV Ratu Bilqis, tetapi anggaran hanya Rp 1,706,857.00 (satu juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Baca Juga :  Luar Biasa, Prajurit Kostrad TNI Seorang Diri Lumpuhkan 3 Gangster Sadis Bercelurit di Tangerang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  41 WNA Deportasi dan Detensi oleh Imigrasi Tangerang, Tim Pora Tingkatkan Pengawasan

“Apakah layak pembangunan relokasi damkar untuk menampung unit mobil damkar dengan nilai seperti itu,” ketusnya sambil memberitahu sedang melakukan koordinasi dengan para pengurus agar segera melakukan rapat terkait hal ini.

Bagaimana sosial kontrol mengetahui spesifikasi dari barang dan jasa bila anggaran hanya demikian. Aneh memang.

Baca Juga :  Peleburan Aluminium Foil Diduga Tidak Berizin ini Tetap Beroperasi

“Kami segera kirim laporan sistematis untuk hal ini, biar Pj Bupati paham kondisi di lapangan, bila papan proyek saja tidak terawasi apalagi spesifikasi barang-barang material, K3 dan lain-lainnya,” ucap Dahlan sambil menutup pembicaraan.

(Agi/Team)

Berita Terkait

Jelang Nataru 2025, Pemkot Tangerang Pastikan SPBU Tidak Ada Kecurangan dan Stok BBM Aman
Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, RSUD Kota Tangerang Tanda Tangani Kerjasama Dengan JNE
Buang Sampah di Kota Tangerang Punya Nilai Ekonomis danPemanfaatan Teknologi RDF
Benyamin Dorong Orchid Festival Jadi Agenda Tahunan untuk Promosi Tangsel
Pastikan Kepemilikan Tanda Daftar Gudang, Pemkot Tangerang Lakukan Pengawasan Perizinan Gudang
Jangan Lewatkan, DKP Kota Tangerang Buka Bazar Sembako Murah di Hakordia
Percepat Penurunan Stunting, Dr. Nurdin: Perkuat Kolaborasi dan Penanganan Terintegrasi
Pemkot Tangsel Borong Penghargaan dari Ombudsman RI; Tertinggi Soal Kepatuhan Pelayanan Publik
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 22:23 WIB

Jelang Nataru 2025, Pemkot Tangerang Pastikan SPBU Tidak Ada Kecurangan dan Stok BBM Aman

Senin, 9 Desember 2024 - 22:01 WIB

Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, RSUD Kota Tangerang Tanda Tangani Kerjasama Dengan JNE

Senin, 9 Desember 2024 - 17:00 WIB

Buang Sampah di Kota Tangerang Punya Nilai Ekonomis danPemanfaatan Teknologi RDF

Minggu, 8 Desember 2024 - 20:19 WIB

Benyamin Dorong Orchid Festival Jadi Agenda Tahunan untuk Promosi Tangsel

Kamis, 5 Desember 2024 - 16:16 WIB

Pastikan Kepemilikan Tanda Daftar Gudang, Pemkot Tangerang Lakukan Pengawasan Perizinan Gudang

Kamis, 5 Desember 2024 - 16:04 WIB

Jangan Lewatkan, DKP Kota Tangerang Buka Bazar Sembako Murah di Hakordia

Kamis, 5 Desember 2024 - 15:53 WIB

Percepat Penurunan Stunting, Dr. Nurdin: Perkuat Kolaborasi dan Penanganan Terintegrasi

Kamis, 5 Desember 2024 - 13:16 WIB

Pemkot Tangsel Borong Penghargaan dari Ombudsman RI; Tertinggi Soal Kepatuhan Pelayanan Publik

Berita Terbaru