Jay Koordinator LBH Swastika Advokasi Nusantara Soroti Kegiatan Paving Blok Di Desa Ranca Labuh

TANGERANG, Poskotanews.co.id – 28 April 2025 – Pembangunan infrastruktur jalan pemasangan paving block di Kampung Gabusan RT 14/03, Desa Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Menuai sorotan tajam dari Jay kordinator bantuan hukum (LBH) dan masyarakat.Proyek yang didanai oleh Dana Desa (DDS) dengan nilai anggaran mencapai Rp 90.938.500 ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Jay, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Swastika Advokasi Nusantara Kabupaten Tangerang, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek paving block tersebut. Berdasarkan observasi di lapangan, LBH Swastika menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan perkiraan anggaran yang telah dialokasikan.“Kami menemukan beberapa kejanggalan yang perlu diusut tuntas. Kualitas pemasangan paving block jauh dari harapan, dan kami menduga ada ketidaksesuaian dengan RAB yang telah ditetapkan. Anggaran sebesar hampir jutaan rupiah seharusnya menghasilkan kualitas pekerjaan yang jauh lebih baik dari apa yang kami lihat di lapangan,” ujar Jay dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Jay mendesak pihak berwenang, termasuk Inspektorat Kabupaten Tangerang, untuk segera melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap proyek ini. Menurutnya, audit ini penting untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai ke mana anggaran tersebut dialokasikan dan bagaimana pelaksanaannya.“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa adalah kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Kami berharap pihak berwenang dapat bertindak cepat dan tegas untuk menindaklanjuti temuan dugaan kejanggalan ini,” imbuh Jay.

Sorotan terhadap proyek paving block di Desa Ranca Labuh ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah desa lainnya untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola anggaran pembangunan. Masyarakat pun diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi setiap proyek pembangunan di wilayahnya demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

(Sumber Jay/Red)