TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Setelah kecelakaan maut yang melibatkan bus rombongan siswa SMK Linggar Kencana, Depok, dan beberapa kendaraan lain di Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5/2024), sejumlah pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam upaya mencegah insiden serupa terulang.
Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Kuningan, Pangandaran, Cirebon, Depok, Bogor, Cimahi, Tangerang Selatan, dan Jawa Tengah, memutuskan untuk melarang atau membatasi pelaksanaan study tour yang biasanya dilakukan oleh siswa.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghindari tragedi yang menelan korban jiwa dan luka-luka dari kalangan siswa dan pengajar. Namun, kebijakan tersebut menuai berbagai tanggapan dari beragam pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua GNP Tipikor Kabupaten Tangerang, Walid, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Saat dihubungi oleh tangerangnews.co.id pada Kamis (16/5/2024), Walid menyatakan bahwa larangan dan pembatasan ini bukanlah solusi yang tepat.
“Saya sangat menyayangkan solusi yang diungkapkan dinas pendidikan setiap kali peristiwa seperti ini terjadi,” ujar Walid.
“Sebab, ini bukan pertama kali. Tiap kali ada kecelakaan bus study tour, pemerintah daerah selalu mengatakan solusinya adalah larangan study tour itu sendiri. Ini salah sasaran,” tambahnya.
Walid mengusulkan agar pemerintah lebih berfokus pada pengawasan aliran dana yang digunakan untuk study tour, serta memastikan alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas transportasi yang lebih aman dan sesuai standar.
Menurut dia, diperlukan audit dan pemeriksaan keamanan menyeluruh terhadap transportasi yang hendak digunakan.
“Yang harus ditelusuri seharusnya aliran dananya. Ada korupsi kah di dalam penyelenggaraannya? Standar keamanan harusnya dicek,” tegas Walid.
Dia juga memandang bahwa dinas pendidikan perlu berperan aktif dalam mengaudit standar penggunaan transportasi untuk sekolah-sekolah yang hendak melaksanakan study tour.
Langkah tegas dari pemerintah daerah dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan yang melibatkan transportasi siswa di masa mendatang.(red)
