Banten Nomor 3 dari 10 Provinsi dengan Kerawanan Netralitas Pemilu

Kamis, 28 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Illustrasi ASN dan PPPK

Illustrasi ASN dan PPPK

TANGERANGNEWS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis sepuluh provinsi dengan kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tertinggi.

Seperti diketahui, ASN dituntut untuk tidak menunjukkan keberpihakannya seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Kendati demikian, Bawaslu mencatat masih ada total 22 provinsi yang memiliki kerawanan netralitas ASN pada Pemilu 2024 mendatang, dengan 10 di antaranya merupakan yang tertinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN termasuk dalam empat isu kerawanan Pemilu yang kerap dijumpai di tingkat provinsi.

Berikut 10 provinsi dengan indeks kerawanan netralitas ASN tertinggi.

1. Maluku Utara (Skor 100)

Baca Juga :  Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud Md Sebut Bisa Terjadi Gangguan Terhadap Hukum

Provinsi Maluku Utara mencatatkan skor 100, menandakan tingkat kerawanan netralitas ASN yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya.

2. Sulawesi Utara (Skor 55,87)

Sulawesi Utara mengikuti dengan skor 55,87, menunjukkan tingkat kerawanan netralitas ASN yang cukup signifikan.

3. Banten (Skor 22,98)

Provinsi Banten memiliki skor 22,98, mencerminkan tingkat kerawanan netralitas ASN yang signifikan.

4. Sulawesi Selatan (Skor 21,93)

Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat dengan skor 21,93, menunjukkan adanya tingkat kerawanan yang perlu mendapat perhatian.

5. Nusa Tenggara Timur (Skor 9,40)

Dengan skor 9,40, Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam daftar provinsi dengan indeks kerawanan netralitas ASN yang tinggi.

6. Kalimantan Timur (Skor 6,01)

Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan skor 6,01, menempatkannya pada urutan keenam dalam tingkat kerawanan netralitas ASN.

Baca Juga :  Anies Baswedan Janji Pertahankan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Tanah Merah

7. Jawa Barat (Skor 5,48)

Jawa Barat memasuki daftar dengan skor 5,48, menunjukkan adanya perhatian terhadap netralitas ASN di wilayah ini.

8. Sumatera Barat (Skor 4,96)

Provinsi Sumatera Barat mencapai skor 4,96, menunjukkan tingkat kerawanan netralitas yang perlu diperhatikan.

9. Gorontalo (Skor 3,9)

Gorontalo memiliki skor 3,9, mencerminkan adanya kerawanan netralitas yang perlu diatasi.

10. Lampung (Skor 3,9)

Lampung juga memiliki skor 3,9, menempatkannya pada peringkat kesepuluh dalam daftar provinsi dengan kerawanan netralitas ASN tertinggi.

Larangan bagi ASN pada Pemilu 2024

1. Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga/Bakal Calon Peserta Pemilu

ASN dilarang memasang segala bentuk materi kampanye, seperti spanduk, baliho, atau alat peraga dari bakal calon peserta Pemilu.

2. Sosialisasi/Kampanye Media

Tidak diizinkan untuk melakukan sosialisasi atau kampanye melalui media massa.

Baca Juga :  Fortress Bagikan 2000 Santunan Nasional di Momen Idul Fitri

3. Menghadiri Deklarasi/Kampanye Bakal Calon Peserta PemiluPartisipasi dalam acara deklarasi atau kampanye dari bakal calon peserta Pemilu adalah larangan yang berlaku.

4. Membuat Posting, Comment, Share, Like, Follow dalam Grup/Akun Pemenangan Bakal Calon Peserta Pemilu

Tidak diperbolehkan memberikan dukungan atau partisipasi dalam bentuk apapun di media sosial terkait bakal calon peserta Pemilu.

5. Memposting pada Media Sosial/Media Lain yang Bisa Diakses Publik

ASN tidak diperkenankan melakukan posting di media sosial atau platform lain yang dapat diakses oleh publik.6. Ikut dalam Kegiatan Kampanye/Sosialisasi Bakal Calon Peserta PemiluKeterlibatan langsung dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi dari bakal calon peserta Pemilu adalah suatu pelanggaran yang harus dihindari oleh ASN.

Berita Terkait

Diduga Langgar UU, Pengurus Gerindra Lolos Seleksi Direksi BUMD Nias Barat
Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Imanuel Ziliwu Bersikap Arogan Tanggapi Aksi FARPKeN
Fraksi NasDem DPRD Kota Gunungsitoli Menolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Rawati Gulo Serap Aspirasi Masyarakat Dalam Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025
Pandangan Dewan Pakar ASPRINDO Prof. Didin Damanhuri: Trump Tarif Guncang Fondasi Neoliberalisme
Dasco Jadi Tokoh Kunci di Balik Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati
Menjadi Konflik Sosial Pertanahan Menteri ATR/BPN Sidak Sengketa Lahan Di Setia Mekar
Riak LPG 3Kg dan Tafsir ‘Politik Kebijakan’
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Diduga Langgar UU, Pengurus Gerindra Lolos Seleksi Direksi BUMD Nias Barat

Jumat, 25 Juli 2025 - 19:23 WIB

Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Imanuel Ziliwu Bersikap Arogan Tanggapi Aksi FARPKeN

Kamis, 24 Juli 2025 - 20:48 WIB

Fraksi NasDem DPRD Kota Gunungsitoli Menolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Sabtu, 5 Juli 2025 - 12:58 WIB

Rawati Gulo Serap Aspirasi Masyarakat Dalam Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025

Selasa, 8 April 2025 - 10:18 WIB

Pandangan Dewan Pakar ASPRINDO Prof. Didin Damanhuri: Trump Tarif Guncang Fondasi Neoliberalisme

Selasa, 8 April 2025 - 10:08 WIB

Dasco Jadi Tokoh Kunci di Balik Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati

Senin, 10 Februari 2025 - 09:43 WIB

Menjadi Konflik Sosial Pertanahan Menteri ATR/BPN Sidak Sengketa Lahan Di Setia Mekar

Kamis, 6 Februari 2025 - 10:36 WIB

Riak LPG 3Kg dan Tafsir ‘Politik Kebijakan’

Berita Terbaru

Pendidikan

Dugaan Pungli, Kepala SD Negeri 175766 Bebani Orang Tua Siswa

Selasa, 30 Sep 2025 - 23:13 WIB

Hukum & Kriminal

Kuras Habis 200 Juta, Mantan Karyawan Merampok Toko Minuman di Kota Bumi

Selasa, 30 Sep 2025 - 11:22 WIB

Pemerintahan

Taput Raih Capaian 99 Persen UHC, Terima DBH Rp10,9 Miliar

Selasa, 30 Sep 2025 - 10:00 WIB

Oplus_131072

Tangerang

Maryono Ajak Teladani Rasul dalam Merawat Kerukunan

Senin, 29 Sep 2025 - 18:08 WIB