MUARA SUMUT, Poskotanews.co.id- Proyek revitalisasi Sekolah Dasar (SD) Negeri 173347 Buntu Raja Sitanggor, Kecamatan Muara,Taput yang menelan anggaran Rp 752 juta bersumber dari APBN Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2025, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 17 Oktober – 31 Desember 2025, belum selesai di kerjakan kini disorot tajam publik. Selasa (13/01/2026).
Dilihat dilokasi tidak ada aktivitas, satu orang pun pekerja tidak ada, demikian juga proses belajar mengajar juga tampak terhenti mengingat seluruh ruang kelas yang sedang direhabilitasi terlihat berantakan diduga kegiatan revitalisasi tersebut mangkrak.
Pihak media penuh tanda tanya di kemanakan anggaran tersebut,?. Padahal per bulan Desember 2025 sudah dibayarkan, padahal pekerjaan masih sekitar 70℅.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak media merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi, kepala sekolah tidak ada di sekolah, namun menurut salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa kepala sekolah tidak pernah datang.
“Semenjak di akhir bulan Desember 2025, kepala sekolah tidak pernah datang, mungkin dia sudah kabur” kata orang tua siswa.
Selanjutnya, media merasa kesulitan melakukan konfirmasi penyebab pekerjaan masih sekitar 70℅ yang mangkrak tersebut. Kepala Sekolah Armin Lumbantoruan tidak ada di tempat dan mencoba akan melakukan Konfirmasi dengan pihak P2SP, namun sama sekali tidak ada yang bisa memfasilitasi.
Beberapa keterangan juga dari sejumlah warga di Desa Sitanggor, selama pekerjaan rehabilitasi, aktivitas belajar mengajar siswa dialihkan di dalam gereja yang berlokasi di dekat sekolah.
“Proses belajar mengajar anak-anak kami sebetulnya sudah tidak maksimal sejak proyek ini dikerjakan. Hingga memasuki bulan Januari setelah libur sekolah ternyata seluruh ruang kelas masih berantakan dan para tukang sudah dua minggu tidak lagi bekerja,” kata salah seorang dari warga.
Menanggapi mangkraknya pekerjaan revitalisasi SD 173347 Buntu Raja Sitanggor dan kabar menghilangnya Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab penuh proyek revitalisasi, Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung, melalui Kasi Datun, Aron Siahaan mengatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan wartawan.
“Terimakasih atas informasi yang disampaikan kepada kami. Kami akan segera kroscek ke lapangan untuk memastikan apa kendala sehingga progres pekerjaan terhenti. Jika nantinya ditemukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, kami akan tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Warga berharap, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dikdasmen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera usut dan mengaudit proyek revitalisasi di Taput.
